Ilustrasi dampak covid-19 terhadap THR dan gaji ke-13 PNS. (Ist)
Ilustrasi dampak covid-19 terhadap THR dan gaji ke-13 PNS. (Ist)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya, khususnya menteri keuangan (menkeu), untuk melakukan kajian terkait perlu dan tidaknya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS. 

Kajian itu diambil di tengah pandemi covid-19 yang membuat keuangan negara diperkirakan defisit hingga 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau meningkat dari Rp 307 triliun menjadi Rp 853 triliun.

Hal ini juga diikuti dengan penerimaan negara yang diprediksi mengalami penurunan sebesar 10 persen. Yakni, Rp 1.760,9 triliun atau hanya 78,9 persen dari target APBN 2020 sebesar  Rp 2.233,2 triliun.

Dengan postur keuangan negara seperti itu, permintaan Jokowi agar THR dan gaji ke-13 PNS dikaji mendapat relevansinya di tengah pandemi covid-19. Apalagi, anggaran dimungkinkan masih akan terus bertambah dalam penanganan covid-19.

Sri Mulyani, menkeu RI pun, menyampaikan bahwa permintaan Jokowi itu memang membutuhkan kajian. Lebih-lebih kondisi keuangan negara benar-benar membutuhkan anggaran besar untuk penanganan covid-19 yang belum bisa dipastikan sampai kapan berakhir.

"Kajian itu memang berdasarkan permintaan Pak Presiden mengingat beban belanja negara meningkat. Sedang penerimaan diprediksi menurun dan pengeluaran untuk covid-19 diperkirakan akan masih terjadi," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan dan pencegahan covid-19 hingga Rp 405,1 triliun dalam beberapa paket stimulus.

Penambahan anggaran itu pula yang diprediksi membuat defisit keuangan negara di atas yang dipersyaratkan regulasi, yaitu di atas angka 3 persen. Penerimaan negara juga turun dikarenakan berbagai stimulus untuk memitigasi efek covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Sri Mulyani menambahkan bahwa presiden dan sidang kabinet juga masih akan melaksanakan beberapa langkah-langkah seperti penambahan bantuan sosial atau penghematan belanja negara.
Pasalnya, belanja negara dari sebelumnya Rp 2.504,4 triliun meningkat menjadi Rp 2.613,8 triliun. 

Bila THR dan gaji ke-13 PNS juga dialokasikan sebagai belanja negara, maka beban keuangannya akan semakin meningkat.
Dari data yang ada, tahun 2018 lalu, anggaran THR dan gaji ke-13 PNS, TNI, Polri, dan pensiunan mencapai Rp 35,76 triliun. Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan nilai Rp 40 triliun. Naik sekitar 11,85 persen dibandingkan total THR dan gaji ke-13 pada 2018.

Nilai anggaran itu pula yang dirasa pemerintah akan semakin membuat belanja keuangan negara kian berat di tengah kebutuhan lainnya di samping penanganan dan pencegahan covid-19.vyaitu melindungi dunia usaha baik dalam bentuk pajak dan tambahan relaksasi.

“Kebutuhan untuk melindungi dunia usaha, baik dalam bentuk pajak dan tambahan relaksasi, juga jadi perhatian pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

Dengan berbagai perhitungan itu pula, maka Jokowi meminta adanya kajian terkait pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS pada tahun 2020.  Itu sebagai upaya dalam melakukan penghematan belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang meminta seluruh K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran.

Sri menyampaikan, pihaknya  terus melakukan kajian terkait permintaan Jokowi. “Ini masih di dalam proses penyempurnaan. Bapak Presiden menyampaikan instruksi untuk meningkatkan belanja kesehatan dan bansos serta mendukung dunia usaha,” tandasnya.