Hearing Asosiasi BPD,Askab, Komisi I dan eksekutif di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi.
Hearing Asosiasi BPD,Askab, Komisi I dan eksekutif di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi.

 Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi setuju anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Irianto, ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, usai hearing Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Desa bagi Kepentingan Masyarakat dan Pelaksanaan Perundang-undangan tentang Desa di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi Kamis (20/2/2020).

"Ini nanti gimana tinggal kita duduk satu meja antara DPMD,  bagian hukum, dan bagian tata pemerintahan desa untuk mencari cantolan payung hukumnya," ucapnya.

Menurut Irianto, selama ini jajaran pengurus BPD mempunyai motivasi yang kuat terkait dengan inovatif dan kreasi untuk pembangunan dan pengembangan desa. Salah satu bentuknya adalah sikap kritis dalam mencermati aturan demi kemajuan pembangunan desa.

Politisi asal Muncar itu menambahkan, pihaknya juga menginginkan agar ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW),  dan anggota perlindungan masyarakat (linmas)  juga dipikirkan  mereka itu mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terkait masalah itu, teknisya ada di DPMD dan Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi.

Sementara Rudi Hartono Latif, ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar di kantor Pemkab Banyuwangi tentang siltap yang menjadi salahbsatu gagasan Presiden Jokowi.
Kemudian BPD menuntut mendapatkan 
perlindungan BPJS  Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan yang ada.

"Dalam pertemuan tadi stakeholder sepakat termasuk Komisi I DPRD yang mendukung pemberian perlindungan bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam membangun desa," ujarnya.