Ketua KPK RI, Firli Bahuri saat memberikan sambutan di Rakor dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/1) (Foto: Humas Pemkot Malang)
Ketua KPK RI, Firli Bahuri saat memberikan sambutan di Rakor dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/1) (Foto: Humas Pemkot Malang)

Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) menjadi tersangka kasus korupsi. Sejak 2014, tercatat ada 14 bupati/wali kota yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Untuk mencegah kasus-kasus serupa, KPK terus menggencarkan upaya pencegahan korupsi. Apalagi, belum lama ini salah satu kepala daerah di Jawa Timur, yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK RI, Firli Bahuri secara langsung mengingatkan kepala daerah di Jawa Timur untuk berhati-hati. Dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/1/2020) ia menilai jika kepala daerah adalah pelaku sejarah.

Bagaimana kesejahteraan rakyat bisa meningkat bergantung pada upaya yang dilakukan kepala daerah. "Namun bisa saja menjadi catatan (sejarah) yang tidak baik, kalau dalam langkah tindakannya melanggar peraturan. Saya tegaskan di sini, saya tidak bahagia kalau ada kepala daerah tertangkap. Karena saya lebih senang dan lebih mengedepankan pencegahan daripada OTT," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini rekapitulasi hasil OTT mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1,3 triliun. Untuk mengungkap kasus-kasus itu, dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp 3,3 triliun. Sementara, melalui pencegahan yang dilakukan KPK keuangan negara yang mampu diselamatkan mencapai Rp 6 triliun lebih.

"Apa yang saya lakukan setelah melihat itu semua, pilihannya adalah kolaborasi tindak, dengan difokuskan pada pencegahan," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Deputi Penindakan KPK tersebut menyatakan ada tiga hal yang menjadi fokus utama dalam Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di samping tugas utama KPK dalam melakukan pencegahan korupsi.

Yakni, berkaitan dengan pelayanan publik dan tata niaga. Hal itu dinilai rawan dan rentan korupsi. Ia meminta kepala daerah untuk tidak main main dengan perizinan, karena akan mengganggu iklim investasi.

Kemudian, terkait pengelolaan keuangan negara. Setiap pengambilan keputusan oleh kepala daerah, ia meminta untuk jangan ada "uang ketok palu". Ia menyebut, hal ini masih kerap terjadi di sejumlah daerah, terutama saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya nitip, jangan ada uang ketok palu. Di beberapa tempat ini sering menjadi persoalan," imbuhnya.

Lalu, yang terakhir berkaitan dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Karena, hal ini dianggap sangat rentan berdampak pada praktik korupsi. Seperti, memanfaatkan proses mutasi jabatan sebagai ajang mencari keuntungan.

Padahal, pengangkatan jabatan harus dilakukan secara transparan dan didasarkan atas kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN). "Saya ingatkan, penempatan promosi, mutasi dan penerimaan ASN jangan bermain-main," tegasnya.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini juga mengingatkan bagi 19 daerah di Jawa Timur yang menggelar pelaksanaan Pilkada serentak. Yaitu, untuk tidak melakukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses tahapan pelaksanaan tersebut.

"Yang pasti KPK tidak ingin mendzolimi orang. Saya akan perhatikan khusus untuk gelaran Pilkada ini, saya titipkan pada Kapolda dan Kajati serta jajarannya. Sehingga bila ada indikasi tindak pidana, segera di-clear-kan agar tidak ada proses hukum. Dan tidak ada stigma kriminalisasi calon, apalagi menarik-narik KPK dalam tahapan pesta demokrasi itu," tandasnya.

Tak lupa, ia juga mengingatkan kepala daerah untuk berfokus pada lima indikator kesejahteraan, yakni IPM (Indeks Pembangunan Manusia), angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi (termasuk stunting) dan gini rasio.

Rapat koordinasi ini diikuti seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD di 38 kabupaten/kota di Jatim termasuk Wali Kota Malang Sutiaji. Rapat yang diselenggarakan Pemprov Jatim ini juga diikuti aparat penegak hukum.