Para narasumber yang dipandu moderator aktivis Pecinta Alam Didik Indrayanto saat gesah ambi ngopi bareng di Cafe D'Coco Banyuwangi
Para narasumber yang dipandu moderator aktivis Pecinta Alam Didik Indrayanto saat gesah ambi ngopi bareng di Cafe D'Coco Banyuwangi

Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Persaudaraan Wartawan Sritanjung (PWS) bersama komunitas pecinta alam menggelar diskusi bareng berkaitan dengan bagaimana menjaga dan merawat investasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Gesah bareng ambi ngopi bertajuk "Ngerawat Investasi Reng Banyuwangi" itu digelar di Cafe D'Coco, Banyuwangi, Kamis (28/11/19) sore.

Seperti diketahui bersama, pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi saat ini berkembang dengan pesat. Investasi menjadi salah satu penyokong pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh, di sepanjang jalur menuju wisata Gunung Ijen, banyak berdiri homestay, tempat kuliner, warung kopi dan tempat wisata lainnya yang itu menjadi salah satu dampak adanya iklim investasi di Kabupaten Banyuwangi.

"Oleh karena itu sudah sepatutnya kita turut menjaga dan merawat investasi itu sendiri. Karena bagaimanapun, investasi itu memberikan manfaat pada rakyat dan daerah yang kita cintai ini," kata Hakim Said SH, Ketua Pecinta Alam Remapenta, Pembina Aliansi Indonesia yang membawahi Divisi Sosial Lingkungan yang juga Pembina Mapala Banyuwangi, salah satu narasumber dalam diskusi tersebut.

Menurut Hakim, memang diawal-awal proses berdirinya suatu investasi itu terjadi pro dan kontra. Namun pada akhirnya semuanya itu clear dan investasi itu beroperasi sedemikian rupa setelah seluruh persyaratan dipenuhi investor. Bahkan beberapa investasi seperti perusahaan tambang emas di Banyuwangi, PT. BSI menjadi salah satu obyek vital nasional (Obvitnas).

"Ditetapkannya PT. BSI sebagai obyek vital nasional oleh Kementerian ESDM pada tahun 2016, secara otomatis tambang Tumpang Pitu ini dalam pengawasan dan perlindungan negara. Oleh karena itu, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengamankan proyek ini agar dapat beroperasi secara optimal, karena memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional. Yang artinya, secara otomatis obvitnas itu, kita sebagai masyarakat harus turut menjaganya," jelasnya.

Apabila dikemudian hari muncul persoalan seperti yang saat ini terjadi bahwa Kepala Desa Sumberagung Vivin Agustin mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan IUP PT BSI saat didatangi sejumlah warganya yang kontra tambang, Hakim menyebutkan, itu salah satu bentuk pelanggaran sekaligus penyalahgunaan wewenang. Terlebih yang terjadi saat ini timbul gejolak di kalangan masyarakat.

"Munculnya konflik di Desa Sumberagung, tentu dapat mengganggu iklim investasi di Banyuwangi yang sudah kondusiv," tegasnya.

Sependapat dengan Hakim Said, Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral (Aspamin) Abdillah Rafsanjani menyatakan keresahannya dengan persoalan yang terjadi. Seorang pejabat desa dengan gampangnya menerbitkan surat rekomendasi pencabutan ijin tambang.

"Kami selaku pelaku usaha pertambangan merasa resah, hanya karena beberapa orang yang menolak pertambangan," ungkap Abdillah dihadapan audien.

Apalagi ketika pihaknya mendapat informasi terkait pencabutan/pembatalan surat Kepala Desa Sumberagung. "Ini menjadi kebimbangan tersendiri bagi kami dengan ketidak konsistensinya seorang kepala desa," sergahnya.

Tindakan kepala desa ini, menurut Abdillah, Kades Vivin layak diberikan sanksi atau bahkan pemecatan. Karena tindakan Kades Vivin, secara administratif melanggar dan menyalahgunakan wewenang.

"Oleh karena itu, kami berencana mengadukan hal ini kepada aparat kepolisian jika Kades Vivin tidak melakukan permohonan maaf kepada masyarakat Banyuwangi. Karena kebijakan Kades Vivin sudah menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Bahkan salah satu akademisi asal Banyuwangi turut angkat bicara. Irwan Kurniawan SH. MH, dosen Hukum Pidana yang juga ketua pusat kajian lingkungan di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menyampaikan, perusahaan tambang, apalagi tambang emas itu salah satu industri ekstraksi vital. Dan kebetulan Banyuwangi salah satu daerah yang kaya dan memiliki potensi yang luar biasa.

"Tentu membuka tambang itu ada banyak tahapan yang dilalui, sementara hukum menjadi pagar bagi industri ekstraksi. Tinggal bagaimana perusahaan mengikuti tahapan dan peraturan yang ada," bebernya.

Meski demikian, kata Irwan, pemerintah wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Termasuk juga pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.

"Mereka wajib mengawasinya. Meskipun di satu sisi beresiko, itu pasti ada usaha untuk memperkecil resiko atau dampak negatifnya. Perusahaan juga harus melakukan hal-hal yang seimbang, dan memperkecil resiko itu adalah tujuannya," ulas Irwan.

Terkait konflik yang baru-baru ini terjadi, Irwan menyebut, harus disikapi dengan arif, bijaksana, dan berimbang. "Jangan sampai yang sudah tenang itu timbul gejolak. Yang paling penting adalah duduk bersama, apa maunya masyarakat, bagaimana kehendak pemerintah dan bagaimana aturan ditegakkan," tuturnya.

Bicara soal pertambangan, secara pengalaman yang dilalui Irwan sebagai akademisi yang sering melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah, sejauh ini dengan keberadaan perusahaan tambang emas itu belum diketemukan adanya laporan dampak negatif dari perusahaan tambang Tumpang Pitu.

"Belum ada laporan terkait hal-hal yang kita khawatirkan, seperti dampak limbah dan sebagainya, itu belum ada. Pasti mereka (PT BSI) sudah melakukan pengawasan dengan ketat dan secara baik-baik, serta berjenjang," akunya.

Buktinya, tambah Irwan,  jarang terdengar adanya keluh kesah dari masyarakat sekitar tambang terkait pengurangan debit air, maupun pencemaran air yang masuk ke persawahan.

Di penghujung diskusi, Ketua badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) DPC Banyuwangi, Alif Hudi Widayat menegaskan, jangan sampai investasi yang ada dinikmati sebagian kecil pihak. Sedangkan kerusakannya dirasakan seluruh rakyat.

"Sebenarnya masyarakat ini trauma istilah investasi yang identik dengan eksploitasi alam dan selalu berdampak kerusakan luar biasa.
Ini perlu keseimbangan, apakah sudah dilakukan kajian lanjutan terkait dampak lingkungannya dan apakah juga sudah disampaikan ke publik," sebut Alif HW yang juga aktivis Pecinta Alam Remapenta.