Sekda Pemprov Jatim Heru Tjahjono saat membuka acara sosialisasi dana desa di Sidoarjo. (Nana)
Sekda Pemprov Jatim Heru Tjahjono saat membuka acara sosialisasi dana desa di Sidoarjo. (Nana)

Dana desa (DD) tahun 2020  untuk Jawa Timur (Jatim) dipastikan naik dibandingkan  2019. Dari angka Rp 7,4 triliun  menjadi Rp 7,6 triliun atau naik sekitar Rp 231 miliar.

Kenaikan DD untuk 7.724 desa di Jatim tahun 2020 ini tentunya menggembirakan. Walaupun di satu sisi tetap melahirkan kecemasan bahwa alokasi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang semakin besar akan membuat godaan semakin besar di pemerintah desa. Baik dalam proses peruntukannya sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Hal ini pula yang membuat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jatim Mochammad Yasin menitipkan berbagai tahapan dalam pembangunan di desa kepada ribuan pendamping desa dalam acara optimalisasi dana desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan perdesaan, penanganan desa tertinggal dan pencegahan stunting di Jatim.

"Saya titip kepada para pendamping desa untuk mendampingi desanya betul-betul. Kawal para kepala desa (kades) dalam proses perencanaan sampai pertanggungjawabannya karena anggaran semakin besar," kata Yasin, Senin (25/11/2019).

Permintaan untuk mengawal para kades ini juga didasarkan dengan adanya beberapa program wajib yang diamanahkan lewat regulasi serta menjadi program strategis tahun 2020 mendatang. Baik di tingkat pusat sampai di Pemprov Jatim, yakni terkait penurunan angka kemiskinan, stunting, dan pengurangan desa tertinggal. Tiga program itu memang menjadi isu nasional untuk segera ditangani lintas sektoral, baik di kementerian/lembaga sampai di tingkat desa.

Yasin menegaskan, pemerintah sudah memberikan perhatian lebih kepada desa untuk lebih maju dengan adanya dampingan anggaran DD setiap tahun. Dana yang juga setiap tahun mengalami kenaikan dan diterimakan oleh pemdes sejak 2015-2019. 

"Tahun depan kembali naik sekitar Rp 231 miliar. Kenaikan ini juga dibarengi dengan adanya harapan desa bisa mengalokasikan belanja untuk pemberdayaan desa, seperti meningkatkan SDM dan ekonomi desa serta pelayanan dasar di bidang kesehatan terkait stunting dan pendidikan. Ini juga sesuai dengan instruksi gubernur Jatim," ujarnya.

Bila kades masih saja fokus pada pembangunan infrastruktur dasar,  Yasin minta untuk diingatkan. "Tolong diingatkan kades bila masih seperti itu. Karena seluruh kades juga telah menandatangani pakta integritas terkait tiga program prioritas di tahun depan," imbuhnya.

Pernyataan Yasin senada dengan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jatim Heru Tjahjono yang mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia mengatakan, tiga program prioritas terkait penurunan angka kemiskinan, stunting, serta desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi fokus Pemprov Jatim.

"Kebijakan ini juga telah disepakati bersama dengan kades. Karena itu, kami akan melakukan evaluasi berkala terhadap desa dalam penggunaan DD tahun depannya. Bila desa tak menjalankan itu, akan jadi catatan kami nantinya," tandas Heru.

Tiga persoalan strategis dalam pembangunan itu di Kabupaten Malang sebenarnya telah berjalan. Tiga program itu pula yang jadi fokus pembangunan Pemkab Malang selama ini.

Pengentasan kemiskinan sampai persoalan stunting dimasifkan sejak tahun 2018 lalu. Sedangkan untuk status desa tertinggal, Kabupaten Malang bisa berbangga dengan sudah tak adanya hal itu di 378 desa yang ada.

"Kami sudah tak ada lagi desa  tertinggal  tahun 2019 ini. Sedangkan untuk stunting, kami terus fokus untuk menurunkannya. Target kami tahun depan sudah bisa nol stunting," ujar Bupati Malang Sanusi.

Terkait DD untuk meng-cover tiga program strategis dari pemerintah pusat dan provinsi, Sanusi juga menyampaikan, desa di wilayahnya kini konsen untuk menganggarkannya untuk tahun depan.

"Untuk stunting bahkan kami dorong seluruh desa untuk mengalokasikan anggaran dalam belanja lima paket pelayanan dasar terkait kesehatan dan pendidikan anak usia dini. Kami sudah berkirim surat resmi ke seluruh desa tentang itu," pungkasnya.