Vinsensius Awey
Vinsensius Awey

Vinsensius Awey, mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019, turut berkomentar perihal aktivitas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurut dia, dalam sekali kunjungan, Risma bisa menghabiskan anggaran minimal mulai Rp 400 juta sampai Rp 800 juta.

Awalnya SurabayaTIMES coba melakukan konfirmasi ke Kasubbag Layanan Informasi Humas Pemkot Surabaya Jefri S. Namun Jefri menjawab belum mengetahui rinciannya dan perlu berkoordinasi ke Bagian Umum Pemkot Surabaya. 

"Ini datanya ada di bagian umum. Masing-masing perjalanan dinas berbeda, bergantung tujuannya. Ini ada SSH, yang tahu bagian umum," ujarnya kepada SurabayaTIMES.

Tak mendapat jawaban di pemerintahan, media ini coba menelusuri ke legislatif atau DPRD Surabaya. Namun, dari  tiga anggota dewan ditanya perihal ini, belum ada yang menjawab.

Awey pun kemudian coba menjelaskan rincian perjalanan dinas ke luar negeri yang bisa menghabiskan anggaran hampir Rp 1 miliar itu. Dia mencontohkan perjalanan ke Eropa. "Uang tiket pesawat pulang dan pergi plus menginap empat sampai lima malam serta uang saku perorang kurang lebih Rp 50 hingga Rp 100 juta. Tergantung tempat tujuan," bebernya.

Menurut pria yang juga pernah melakukan kunker ke Eropa itu, makin jauh tujuan, tambah mahal tiket pesawatnya. "Nah kalau satu rombongan membawa lima sampai tujuh orang, kan berarti berkisar antara Rp 400 sampai Rp 800 juta," bebernya.

Selain menyoroti soal anggaran, pria yang berniat maju dalam Pilwali Surabaya 2020 mendatang ini juga menyebut Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara terlalu percaya diri ketika menjawab pertanyaan soal anggaran perjalanan wali kota ke luar negeri. "Tampaknya belum koordinasi dengan wali kota sendiri. Tujuannya baik untuk menjelaskan. Namun karena overconfidence, sehingga jadi slip of tongue," ucapnya.

Awey menjelaskan, humas ingin menunjukan kehebatan seorang Risma yang berpergian ke luar negeri tanpa menggunakan APBD. Namun di sisi lain, pernyataan gubernur tahu persis ada penggunaan APBD dalam perjalanan wali kota ke luar negeri. Sebab, gubernur sendiri yang menandatangani perizinan perjalanan dinas wali kota berikut anggarannya.

"Kalau saya mengamati, lebih tepatnya kahumas sampaikan bahwa ada beberapa kali akomodasi wali kota ke luar negeri ditanggung oleh panita penyelenggara. Namun juga banyak berpergian dengan dana APBD. Itu lebih tepat," ujar pria yang juga wakil ketua DPD Nasdem Surabaya ini.

Awey pun meminta agar pihak humas jangan sampai melakukan pembohongan publik. "Oleh karena itu, ada baiknya kahumas kembali mengklarifikasi akan hal tersebut. Karena kalau tidak dilakukan, maka secara tidak langsung telah mengiyakan adanya dugaan penggunaan double anggaran," tandas dia.

Awey melanjutkan, jika sudah terjadi double anggaran, perkaranya bisa berbeda karena bisa masuk ke ranah hukum. "Selanjutnya BPK tentu bisa masuk untuk menelusurinya dan melihat apakah ada penyimpangan hal tersebut. Jika benar, maka harus dipertanggung jawabkan secara hukum," ucap Awey kembali.

Selain itu, Awey menambahkan agar pernyataan gubernur jangan lantas ditafsirkan negatif. "Sampaikan juga bahwasanya ada banyak berita yang beredar akhir ini mencoba membenturkan gubernur dan wali kota. Seakan akan ada polemik. Sesungguhnya tidak ada," imbuh dia.