Gubernur Jatim Khofifah bersama Wali Kota Risma
Gubernur Jatim Khofifah bersama Wali Kota Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah mendapatkan sorotan banyak pihak saat ini. Tidak hanya dari kalangan awak media saja, namun juga dari pimpinan atasan setingkat gubernur.

Yang menjadi sorotan, salah satunya adalah soal kunjungan Risma ketika ke luar negeri. Kunjungan tersebut diduga menghabiskan anggaran hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dana yang dipakai, berasal dari APBD Kota Surabaya.

Angka ratusan juta itu menjadi perhatian lantaran Risma tidak berangkat sendiri. Dia selalu mengajak beberapa kepala OPD atau dinas.

Awalnya pada Selasa (19/11/2019) Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memberikan keterangan resmi melalui press release bahwa Risma tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019, dia mengklaim bahwa Wali Kota Surabaya hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. "Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” ujarnya.

Febri menjelaskan, dari kesembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang. Sehingga, lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.

Contohnya agenda pada 19 Februari 2019 di New York Amerika Serikat, Wali Kota Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Menurut dia biaya ke Amerika tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Wali Kota Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya.

Selain itu, Febri menyebut, Wali Kota Risma juga sering ke LN dalam kapasitasnya sebagai Presiden UCLG Aspac. Seperti pada 21-24 Mei 2019 di Yi Wu Tiongkok, 4-7 September di Makati Filipina, 24-25 September di New York dan pada 15-18 Oktober di Cologne Jerman.

“Kunjungan-kunjungan itu tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali. Semua biaya ditanggung pengundang. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk Surabaya, Bu Risma diundang dan memberikan paparan atau sebagai pembicara. Bukan sekadar diundang untuk menghadiri atau hanya ceremonial belaka,” ungkap Febri.

Namun pernyataan resmi Pemkot Surabaya itu rupanya dibantah oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah justru meragukan ada kepala daerah di Jatim yang keluar negeri tanpa menguras anggaran pemerintah. 

"Surat yang masuk (ke Gubernur Jatim) rata-rata APBD. Jadi kalau betul dibiayai dari pengundang, berarti dobel budget (anggaran ganda) atau suratnya salah ketik," katanya usai menghadiri "Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019" di Grand City, Jumat (22/11/2019).

Dia menjelaskan, ketika ada kepala daerah yang izin keluar negeri, di setiap surat yang dikirim tercantum tujuan dan siapa yang membiayai. Namun Khofifah sekali menegaskan bahwa, rata-rata menggunakan APBD.

"Boleh dicek suratnya (izin keluar negeri), karena surat ini sampai ke Kemendagri (kementerian dalam negeri). Kalau diundang dan dibiayai dari pengundang itu biasa. Kalau memang dibiayai (pengundang) saya takut dobel budget," tegasnya.

Dalam waktu dekat Risma kembali akan berangkat Turki. Tujuannya, memenuhi undangan Partai Pembangunan dan Keadilan untuk memperingati Hari Hak Perempuan. Terkait hal tersebut, Khofifah mengaku sudah menerima surat izin dari mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

"Saya sudah membaca surat dan menggunakan APBD. Sementara saya membaca dari link berita katanya tidak pakai APBD. Maka saya menyampaikan jangan jangan salah ketik. Itu saja. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik lalu tadi itu lho, link beritanya tidak pakai APBD, saya takut dobel budget. Mungkin salah ketik," kata Khofifah mewanti-wanti.

Setelah adanya pernyataan itu rupanya Humas Pemkot Surabaya berubah pendapat kembali. Kabag Humas Pemerintah Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara merasa tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa seluruh perjalanan dinas Walikota Surabaya ke luar negeri tidak dibiayai APBD.

Febri, panggilan akrabnya mengatakan, pernyataan dirinya yang benar adalah sebagian perjalanan dinas Walikota Surabaya ke luar negeri ditanggung oleh pihak pengundang.

Dia menjelaskan pembiayaan yang tertulis di dokumen surat permohonan izin adalah menggunakan APBD, karena surat undangan dari panitia tidak menyebutkan anggaran yang akan ditanggung.

"Panitia memberikan konfirmasi biaya yang akan ditanggung saat surat permohonan izin selesai diproses. Dalam hal ini dipastikan tidak ada kesalahan administrasi pertanggung jawaban keuangan karena setelah ada konfirmasi biaya yang ditanggung oleh panitia, maka anggaran APBD secara otomatis tidak dipakai," katanya dikutip dari Sindonews.com.

Terpisah senada dengan Khofifah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba juga meragukan klaim Risma atas perjalanan ke luar negeri yang sama sekali tidak menggunakan APBD. 

Sebab berdasarkan hasil evaluasi serapan APBD, Bagian Umum Pemkot Surabaya pada awal November sudah tinggi dan mencapai 80 persen. Bahkan kepala bagian umum, lanjut dia meyakini serapan itu akan bisa mencapai 90 persen. 

"Kebetulan Komisi A bermitra dengan Bagian Umum yang mengatur rumah tangga wali kota, wakil wali kota serta para asisten. Saya tidak bisa memastikan apakah ketika wali kota itu ke luar negeri tidak menggunakan APBD," bebernya.

Kemudian apakah 10 persen yang tidak diserap itu bebernya adalah anggaran perjalanan dinas yang memang tidak diserap oleh wali kota? "Anda bisa simpulkan sendiri," tegasnya.

Habiba justru melemparkan kritik jika memang perjalanan dinas luar negeri itu tidak ada kaitannya dengan Surabaya dan kepentingan Surabaya mengapa setiap kunker mengajak serta kepala dinas atau OPD. "Mereka tujuannya apa ke sana? Sementara anggaran yang digunakan oleh para kepala OPD itu juga berasal dari APBD Surabaya," imbuhnya.

Media ini kemudian mencoba melakukan konfirmasi ulang kepada Kasubbag Layanan Informasi Humas Pemkot Surabaya Jefri S. Namun, hingga berita ini diturunkan belum direspon.