Ilustrasi BPJS Kesehatan (finance.detik.com)

Ilustrasi BPJS Kesehatan (finance.detik.com)



Pemberlakuan tarif baru BPJS Kesehatan di tiga kelas di awal Januari 2020, melahirkan gejolak dalam masyarakat. Pasalnya, kenaikan tarif BPJS Kesehatan mencapai 100 persen atau dua kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini.

Di satu sisi, kenaikan itu diprediksi mampu membuat BPJS Kesehatan menjadi sehat dan tak terpuruk setiap tahun. Di lain pihak, kenaikan itu dianggap sangat memberatkan masyarakat, khususnya peserta mandiri. 

Banyaknya peserta yang tidak dapat memenuhi kewajiban iuran, memungkinkan adanya perpindahan kelas kepesertaan secara besar-besaran. Berbagai protes pun membanjiri media maupun di dunia maya. 

Hal ini pun mendapat respon dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia menyampaikan, rencana turun kelas kepesertaan ke kelas yang lebih murah, tidak akan menjadi masalah.
"Tidak masalah, tinggal bergeser untuk didata ulang. Ini memang membutuhkan bantuan pemerintah daerah juga. Harus ada kegotongroyongan," ucap Terawan kepada media, beberapa waktu lalu.

Terawan melanjutkan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan di tahun depan, sebenarnya dalam upaya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. "Ini terlihat dari kucuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 26,7 triliun dan ditambah Rp 9 triliun pada tahun ini. Itu angka yang besar sekali," ujarnya.

Sehingga, Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju ini menegaskan bahwa dirinya mempersilahkan peserta untuk turun kelas bila menilai tarif baru terasa berat. "Ya tidak apa-apa, itu kontribusi penting. Yang penting teratur dan tidak terlambat," imbuhnya.

Lantas, bagaimana peserta BPJS Kesehatan untuk mengurus proses perpindahan atau turun kelas? Dari keterangan BPJS Kesehatan, ada beberapa langkah yang harus ditempuh peserta. Syarat pertama perubahan kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga. 

Sedangkan untuk perubahan kelas perawatan yang dilakukan di bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya. Untuk bisa melakukan perubahan kelas, peserta disyaratkan untuk melampirkan  asli/fotocopy Kartu Keluarga (KK). 

Bagi peserta yang belum melakukan autodebet rekening tabungan dilengkapi dengan fotokopi buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/penanggung).

Sedangkan kanal layanan perubahan kelas bisa dilakukan melalui berbagai media yang siapkan oleh BPJS Kesehatan. Yakni, Aplikasi Mobile JKN di menu ubah data. Peserta tinggal klik dan memasukkan data perubahan. Kanal kedua melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, dimana peserta bisa langsung menghubungi dan menyampaikan perubahan data peserta. 

Perubahan kelas juga bisa dilakukan melalui Mobile Customer Service (MCS), dengan cara mengisi formulir daftar isian peserta (FDIP) dan tinggal menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Kanal lainnya adalah melalui Mall Pelayanan Publik dan kantor cabang dan kantor Kabupaten/Kota.

 


End of content

No more pages to load