Pembahasan KUA PPAS antara DPRD Banyuwangi dengan TAPD

Pembahasan KUA PPAS antara DPRD Banyuwangi dengan TAPD



Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, berlangsung alot. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi masih belum sepaham terkait dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Machrus mengatakan, target PAD yang tercantum dalam kebijakan umum anggaran masih belum sinkron dengan RPJMD tahun 2016-2021. Berdasarkan RPJMD target PAD seharusnya berada di angka Rp 595 miliar. Namun, proyeksi target yang tertulis dalam KUA sebesar Rp 527 miliar.

"Eksekutif lengah terhadap perubahan Perda RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 kemarin, proyeksi target PAD tahun 2020 tercantum angka Rp 595 miliar, jauh dari proyeksi target PAD yang disampaikan ke kita di angka Rp 527 miliar," kata anggota DPRD Banyuwangi yang juga Pimpinan Banggar ini.

Banggar meminta TAPD menaikan proyeksi target PAD tahun 2020 sebesar 10 persen dari target tahun sebelumnya. Sehingga dalam proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), target PAD tahun 2020 bisa mencapai Rp 595 miliar.

"Target itu tidak justru turun, eksekutif harus optimis, prinsipnya dalam proses perencanaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kalau proyeksi target PAD turun dibandingkan dengan tahun kemarin, ini kan bisa dikatakan menyalahi aturan," ungkapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum bisa memastikan waktu pengesahan KUA-PPAS APBD tahun 2020. Pasalnya, dewan menilai masih banyak persoalan, khususnya terkait PAD yang masih membutuhkan penjelasan dari TAPD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menyatakan, sebelum disampaikan dalam KUA,  proyeksi target PAD tahun 2020 telah dikaji mendalam oleh TAPD. Menurutnya, proyeksi PAD harus realistis menyesuaikan potensi yang ada.

Mujiono menilai, jika proyeksi target PAD terlalu tinggi di khawatirkan justru tidak mencapai target. "Proyeksi terget PAD tahun 2020 sebesar 1,8 persen itu berdasarkan kondisi riil di lapangan ini sementara. Apabila nanti dalam perjalanan ada kenaikan yang cukup signifikan bisa dimasukkan dalam PAK, jangan sampai kita optimis target tinggi namun di akhir tahun justru defisit," jelasnya.
 

 


End of content

No more pages to load