Ilustrasi penolakan serikat pekerja atas pemberlakuan pukul rata kenaikan UMK sebesar 18 persen untuk tahun 2020 mendatang. (Ist)

Ilustrasi penolakan serikat pekerja atas pemberlakuan pukul rata kenaikan UMK sebesar 18 persen untuk tahun 2020 mendatang. (Ist)



Formulasi kenaikan upah buruh tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 serta Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 mendapat penentangan dari Federasi Serikat Pekerjaa Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur (Jatim).

Walau dalam formulasi itu ada kenaikan upah tahun 2020 sebesar 18,5 persen daripada 2019, FSPMI Jatim menyatakan formulasi itu kembali melahirkan disparitas upah minimum yang semakin tinggi. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPW FSPMI Jatim Nurudin Hidayat. Dia mencontohkan, upah di suatu daerah yang sama seperti di Mojokerto, antara kabupaten dan kota, disparitasnya tinggi sekali.

Di Kabupaten Mojokerto, prediksi UMK Rp 4,17 juta. Sedangkan di Kota Mojokerto hanya Rp 2,45 juta. "Ini karena PP memberlakukan dengan sistem pukul rata. Padahal, seperti Mojokerto, antara kabupaten dan kota hanya dibatasi jalan raya atau sungai saja. Tapi perbedaannya sangat tinggi. Ini yang tak dikehendaki buruh," ucapnya menyikapi persoalan UMK yang mengacu pada PP 78/2015.

Alasan lainnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanahkan penetapan UMK dengan dasar survei kebutuhan hidup layak (KHL) serta hasil rumusan dewan pengupahan. "Karena itu, kami meminta gubernur Jatim untuk mengambil sikap berani tidak menggunakan PP 78/2015 yang kenaikannya dipukul rata sebesar 8,5 persen itu," ujar Nurudin.

Lantas, berapakah prediksi UMK kabupaten dan kota Jatim  tahun 2020 dengan memakai formulasi PP 78/2015 itu? Dari UMK tahun 2019, prediksi kenaikan dengan formula itu menghasilkan besaran sebagai berikut pada tahun 2020:
1. Kota Surabaya dari Rp 3,871,052,61 menjadi Rp 4,200,479,19
2. Kabupaten Gresik (Rp 3,867,974 menjadi Rp 4,197,030)
3. Kabupaten Sidoarjo (Rp 3,864,696 menjadi Rp 4,193,581)
4. Kabupaten Pasuruan (Rp 3,861,518 menjadi Rp 4,190,133)
5. Kabupaten Mojokerto (Rp 3,851,983 menjadi Rp 4,179,787)
6. Kabupaten Malang (Rp 2,781,564 menjadi Rp 3,018,275)
7. Kota Malang (Rp 2,668,420 menjadi Rp 2,895,502)
8. Kota Batu (Rp 2,575,616 menjadi Rp 2,794,801)
9. Kabupaten Jombang (Rp 2,445,945 menjadi Rp 2,654,095)
10. Kabupaten Tuban (Rp 2,333,641menjadi Rp 2,532,234)
11. Kota Pasuruan  (Rp 2,575,616 menjadi Rp 2,794,801)
12. Kabupaten Probolinggo (Rp 2,306,944 menjadi Rp 2,503,265)
13. Kabupaten Jember (Rp 2,170,617 menjadi Rp 2,355,662 )
14. Kota Mojokerto  (Rp 2,263,665 menjadi Rp 2,456,302)
15. Kota Probolinggo  (Rp 2,137,864 menjadi Rp 2,319,796)
16. Kabupaten Banyuwangi  (Rp 2,132,779 menjadi Rp 2,314,278)
27. Kabupaten Lamongan  (Rp 2,233,641 menjadi Rp 2,423,724).

Sisa kabupaten dan kota lainnya terkait UMK tahun 2019 di kisaran  Rp 1,8 juta sampai terendah Rp 1,7 juta di Kabupaten Magetan. Dengan formulasi PP 78/2015, ke-21 kabupaten dan kota itu UMK tahun 2020-nya antara Rp 2 juta sampai Rp 1,9 juta.

Sedangkan untuk penetapan UMK 2020, menurut Kepala Disnaker Jatim Himawan Estu Bagijo, gubernur akan melakukannya pada  20 November 2019 datang. "Direncanakan penetapan tanggal itu oleh Ibu Gubernur Jatim. Sehingga diharapkan kabupaten dan kota untuk segera ajukan UMK 2020 dengan aturan yang ada," ucap Himawan.

Dia menegaskan, jika sampai pada tanggal tersebut ada kabupaten dan kota yang belum menyampaikan usulan UMK, maka yang berlaku di daerah tersebut adalah UMP (upah minimum provinsi).  "UMP terendah Jatim sudah ditetapkan sebesar Rp 1.768.777,08," pungkasnya

 

 


End of content

No more pages to load