Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi



Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) segera menyelesaikan dua Perda Inisiatif. Dua Raperda itu adalah Raperda tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam waktu dekat Raperda ini akan  dibahas dalam forum Pansus.


Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi, menyatakan, sampai hari ini Bapemperda telah melakukan konsultasi terhadap  dua Raperda inisiatif  2019. Menurutnya, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sudah menyetujui Raperda ini.
“Minggu depan akan kita sampaikan di forum Rapat Paripurna untuk dibahas pada forum Pansus nantinya. Target 2019 dua Raperda ini terselesaikan. Kalau bisa paketannya disahkan,” kata Sofiandi Rabu (22/10/19).


Dia menjelaskan, Raperda Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal substansinya untuk menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif di wilayah Banyuwangi. Sehingga investor tidak akan canggung untuk melakukan investasi di Banyuwangi. Nantinya, akan banyak fasilitas yang diberikan Pemda sebagai penyelenggara penanaman modal untuk menarik sebanyak mungkin investor ke Banyuwangi. 


“Insentifnya banyak varian termasuk paket pengurangan bahkan sampai penghapusan  pajak maupun retribusi. Kemudian support infrastruktur utamanya yang menyerap tenaga kerja lokal. Intinya kita pro investasi pro iklim usaha. Sehingga berdampak kepada pningkatan perekonomian baik pendapatan perkapita masyarakat Banyuwangi maupun PDRB Kabupaten Banyuwangi,” tegasnya.


Sedangkan Raperda Penanggulangan Kemiskinan, menurut Politisi Golkar ini, bertujuan untuk lebih memperkuat dan mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sehingga angka kemiskinan bisa mengalami penurunan dengan signifikan. Karena menurutnya, kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang harus diselesaikan pemerintah.  


Dia menambahkan, komitmen pemerintah terhadap kemiskinan sudah luar biasa. Sudah banyak kebijakan pemerintah tentang permodalan, terkait pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan. Raperda tentang penanggulanan kemiskinan ini akan mendorong dan memperkuat kebijakan pemerintah yang sudah ada. 


“Banyuwangi sebagai bagian wilayah terintegrasi dari NKRI harus gayung bersambut dengan merujuk pada ketentuan diatasnya. Baik Permendagri Undang-undang tentang Penanganan Kemiskinan dan juga Perpres tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.

 


End of content

No more pages to load