Ilustrasi penerapan konsep omnibus law untuk pertumbuhan dan percepatan pembangunan yang digulirkan Jokowi. (Ist)

Ilustrasi penerapan konsep omnibus law untuk pertumbuhan dan percepatan pembangunan yang digulirkan Jokowi. (Ist)



Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun berbagai strategi dalam persoalan perundang-undangan ke depan. Hal ini dilisankannya dalam pidato perdana setalah dilantik menjadi presiden RI 2019-2024.

Strategi itu adalah menerbitkan dua undang-undang (UU) besar yang akan disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Sekaligus untuk memangkas puluhan regulasi yang dianggapnya tumpang tindih dan berakses pada terhambatnya dua isu besar dalam membangun Indonesia menjadi negara lima besar perekonomian di dunia.

Omnibus law. Begitulah Jokowi menyampaikan rencana besarnya di sektor regulasi. Khususnya terkait aturan atau UU tentang lapangan pekerjaan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

"Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan. Harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 UU besar," ucap Jokowi dalam pidatonya setelah dilantik, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Rencana menerbitkan 2 UU itu terkait erat dengan banyaknya regulasi yang kontraproduktif di lapangan. Yakni terkait lapangan pekerjaan dan pengembangan UMKM yang merupakan roda perekonomian yang telah lama teruji dalam berbagai dinamika keuangan global selama ini.

Bagi Jokowi, berbagai regulasi itulah yang nantinya akan dipangkas dan direvisi. Sekaligus dijadikan satu dalam sebuah UU yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan zaman saat ini.

Jokowi menegaskan ulang bahwa dirinya akan mengajak DPR untuk merealisasikan hal itu melalui konsep omnibus law. Sebuah konsep yang sempat menjadi bahan perbincangan dalam ranah hukum serta dituding menabrak sistem hukum nasional dan tidak lazim dipraktikkan di Indonesia.

Secara harafiah dikutip dari pendapat Audrey Obrien (2009), omnibus law merupakan suatu rancangan UU yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu UU. Sedangkan menurut Barbara Sinclair (2012), omnibus law merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Jadi, dapat dikatakan omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Dan ketika peraturan itu diundangkan, berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

Penerapan omnibus law yang kembali digulirkan oleh Jokowi dalam poin tiga dalam pidatonya. Sebenarnya hal tersebut telah dipraktikkan di era Jokowi, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dari perpres itu, berbagai regulasi yang tumpang tindih dalam berusaha atau berinvestasi dipangkasnya. 

Contoh lain penerapan omnibus law adalah Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 yang mengatur perihal Tap MPR apa saja yang dinyatakan berlaku dan tidak berlaku. Selain itu, terkait penggabungan beberapa materi muatan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berdampak mencabut UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta berbagai regulasi lain yang dirubah dan dipangkas melalui konsep omnibus law.

Namun, menurut Abdul Salam Taba, alumnus Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar dan School of Economics The University of Newcastle, Australia, masih ada opini yang menilai omnibus law berbenturan dengan sistem hukum nasional. "Opini itu beralasan, karena di Indonesia pembuatan aturan mengacu pada sistem civil law yang banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa kontinental. Selain itu, penerapan omnibus law juga rentan mengalami uji materi (judicial review) dan dipersoalkan di rapat paripurna DPR," tulis Taba seperti dikutip Investor Daily.

Hal itu pula yang membuat Jokowi mengajak DPR untuk bersama-sama menerbitkan dua UU besar ke depannya. Yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

 


End of content

No more pages to load