Ramai jadi perbincangan terkait tak dilibatkannya KPK dalam penyusunan kabinet jilid II Jokowi (Beritagar)

Ramai jadi perbincangan terkait tak dilibatkannya KPK dalam penyusunan kabinet jilid II Jokowi (Beritagar)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Susunan kabinet Jilid II Joko Widodo (Jokowi) telah selesai. 

Pengumumannya menunggu pelantikan Jokowi-Ma'aruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 yakni tanggal 20 Oktober 2019 datang.

Walau belum diumumkan, nama-nama pembantu Jokowi ini telah ramai diperbincangkan masyarakat. 

Baik terkait sebaran atau bocoran siapa saja yang akan mengisi kursi menteri di medsos sampai dengan ramainya perbincangan terkait tak dilibatkannya KPK dalam pembahasan kabinet jilid II Jokowi.

Hal terakhir inilah yang cukup mengundang banyak perbincangan. 

Baik dari pihak istana, KPK sampai berbagai LSM Anti Korupsi, seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) yang menyayangkan hal itu. 

Bahkan, masyarakat pun ramai dan terbelah atas persoalan itu dalam berbagai komentar di media sosial dan lainnya.

Pihak Istana, misalnya melalui  Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, bereaksi dengan ramainya KPK tak dilibatkan dalam pembahasan kabinet.

Dirinya meminta KPK tak perlu protes jika tidak dilibatkan dalam hal tersebut, seperti di periode Jokowi pertama.

"Kalau Presiden merasa perlu, Presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik Presiden dalam urusan itu," ucap Ngabalin seperti dikutip kompas, Senin (15/10/2019) malam.

Ngabalin juga menyampaikan tak faham alasan yang membuat Presiden Jokowi tak lagi melibatkan KPK dalam penelusuran dan penunjukan menteri jilid II. 

Tapi, lanjutnya, itu adalah kewenangan presiden.

"Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," ujar politisi Partai Golkar ini.

Polemik itu memang memancing perbincangan sengit, terutama saat ini pun masih terbilang panas terkait adanya desakan Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. 

Dimana, Jokowi sendiri belum merespons harapan itu yang terus didengungkan berbagai kalangan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, sebenarnya juga telah mengatakan pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. 

Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," ujar Laode.

Tapi, di masyarakat hal itu menjadi pro dan kontra yang cukup ramai. 

Seperti yang juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW,  Donal Fariz, yang  menyayangkan tidak dilibatkannya KPK. 

Menurutnya, langkah itu akan merugikan Jokowi sebagai presiden dikarenakan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi tak ada lagi. 

Dampaknya, publik akan menilai Jokowi tidak konsisten dalam menyusun kabinet.

"Jadi dampaknya kepada Jokowi sendiri bukan kepada KPK. Ini akan merugikan Jokowi sebagai presiden," ucap Donal.

Lantas bagaimana respon masyarakat atas polemik itu?

Akun muhammad yusuf menuliskan bahwa saran dan rekomendasi setiap elemen itu penting terkait hal itu. 

"Akan tetapi pilihan itu adalah mutlak hak perogatif seorang presiden, kalau memang presiden sudah menentukan kan sah-sah saja karena beliau lebih mengetahuinya siapa yang layak dan siapa yang cocok untuk menjadi pembantunya," ucapnya, Selasa (15/10/2019).

Senada akun Agus susanto juga berkomentar, "saya rasa presiden jokowi tidak akan sembarangan memilih menteri di kabinet barunya. biarpun kpk tidak dilibatkan dalam memilih menteri, yang jelas presiden pasti sudah tahu latar belakang orang-orang yg akan di pilihnya. jadi sebagai masyarakat kita wajib mendukungnya," tulisnya.

Akun lain bahkan menyoroti terkait polemik KPK tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet jilid II Jokowi, secara menohok kepada lembaga anti rasuah dan ICW. 

"icw dkk perlu rubah dulu uud baru bisa, emangnya siapa icw ? siapa kpk? sombongnya bukan main., pantesan ndak mau diawasi karna merasa diri sebagai lembaga super bahkan kali bermimpi diatas presiden yg dipilih oleh rakyat," tulis akun kuswadi kuswadi.

Berbagai pernyataan dari berbagai akun itu pun mendapat balasan dari pihak yang menentang Jokowi tak dilibatkan KPK dalam penyusunan kabinet.

Seperti satir tajam dari akun Poetra Fadjar yang menyatakan, "ngapain tanya kpk, aku tuhan di negara ini !!!" tulisnya.

Bahkan, Manin Jaw menyampaikan banyaknya yang mendukung keputusan Jokowi tak melibatkan KPK dan memenuhi berbagai kolom komentar disebutnya sebagai para koruptor yang sedang berkumpul di kolom komentar.

"Para koruptor sedang berkumpul di kolom komentar. kwokwok," tulisnya.

Ada pula yang berharap dengan telah selesainya susunan Kabinet tak ada lagi yang dalam menjalankan tugasnya terkena persoalan hukum.

Seperti yang dituliskan akun Sudy wahyono, "semoga tdk ada lagi yang ott di kabinet kerja skr, baik para menteri para deputi dst, yg terpilih juga bisa menjaga amanah. Terakhir semoga 80 persen (kursi kabinet) diisi anak2 muda," ucapnya.


End of content

No more pages to load