Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi akhirnya bisa bernafas lega. Sebab anggaran Pilkada yang diajukan sudah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pertemuan KPU Banyuwangi dan TAPD disepakati anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 73, 662 Miliar.

"Tadi malam sudah kita rapatkan dengan TAPD. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya bisa disetujui di angka Rp 73 Miliar," kata Ketua KPU Banyuwangi Dwi Angraeni melalui sambungan telepon, Sabtu (28/9/19).

Angka ini sebenarnya jauh di bawah yang diajukan KPU Banyuwangi yakni sebesar Rp 109 Miliar. Namun, menurut Dwi Angraeni angka ini muncul dari hasil rasionalisasi yang dilakukan KPU bersama TAPD pada rapat yang dilakukan Jumat (27/9/19) malam.

Dia menjelaskan, pengajuan anggaran Rp 109 Miliar itu salah satu poinnya adalah penambahan honor ad hoc yakni PPK, PPS dan KPPS. Namun karena dasar penambahan honor ad hoc ini belum jelas, sementara honor ad hoc kembali ke angka yang lama yakni Rp 1,8 juta.

"Akhirnya kita rasionalisasi menjadi Rp 78 miliar. Kita lakukan rasionalisasi lagi mentok menjadi Rp 73,662 Miliar," jelasnya.

Dia menambahkan, awalnya angka yang disetujui sebesar Rp 73, 962 Miliar. Namun ada pengurangan lagi sebesar Rp 300 juta. Pengurangan ini dilakukan pada anggaran barang habis pakai seperti alat tulis kantor.

"Angka Rp 73 m ini kita kategorikan cukup karena kita sudah mencoba seefisien mungkin. Tetapi kebutuhan tahapan kita terpenuhi semua," pungkas nya.

Sebelumnya, KPU Banyuwangi sempat resah. Karena dari pengajuan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 109 Miliar dikabarkan hanya disetujui Rp 58 Miliar oleh TAPD. Padahal, menurut KPU untuk kebutuhan tenaga ad hoc saja sudah sebesar Rp 51 Miliar. Sisa Rp 7 Miliar dipastikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahapan pilkada.


End of content

No more pages to load