Sejumlah guru SMA menggelar pertemuan dengan Kejaksan Negeri Banyuwangi.

Sejumlah guru SMA menggelar pertemuan dengan Kejaksan Negeri Banyuwangi.



Kejaksaan Negeri Banyuwangi kembali menjadi tempat curhat kalangan pendidik. Kali ini curhatan datang dari para guru SMA se-Banyuwangi. 

Mereka minta perlindungan untuk kebebasan penggunaan dana BOS.  Sebab, selama ini ada tekanan untuk penggunaan dana BOS di luar juknis (petunjuk teknis) dengan mengatasnamakan kejaksaan dan Dinas Pendidikan.

Curhatan para guru SMA ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, Selasa (12/3/19).  Para guru ini menyampaikan uneg-unegnya terkait penggunaan dana BOS yang sering diintervensi.

Bagus menyatakan, dari hasil pertemuan dengan para guru itu, ternyata ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang menekan para guru untuk membeli produk menggunakan dana BOS. Tekanan itu datang dari oknum LSM maupun penerbit.

 “Memasukkan produk mereka secara paksa. Jika tidak dipenuhi, mereka membuat laporan ke kejaksaan,” kata mantan kasi pidum Kejaksaan Negeri Situbondo ini.

Oknum LSM ini, kata Bagus, datang sebagai penjual buku. Mereka mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan kejaksaan. Modusnya, beberapa penerbit meminta sekolah untuk membeli barang-barang dari mereka dengan dana BOS.

Dia menambahkan, ketidaktahuan penggunaan dana BOS di sekolah berpotensi menimbulkan maladministrasi sehingga rawan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. “Karena (sekolah) dipaksa melakukan pengeluaran yang tidak ada dalam juknis dana BOS. Akhirnya mereka harus mencari-cari dana untuk membelinya,” ujarnya.

Dengan kondisi ini, akhirnya para guru meminta dilakukan pendampingan terkait penggunaan dana BOS di sekolahnya. Intinya, mereka ingin adanya transparansi dalam penggunaan dana BOS. Mereka sepakat dibentuknya satgasus untuk membantu dan melakukan pendampingan bagi sekolah untuk menggunakan dana BOS.

Salah seorang guru yang hadir dalam pertemuan itu, Gatot Kurnianto, mengaku senang mendapatkan pencerahan sekaligus bisa menyampaikan uneg-unegnya. Dia berharap ada kemitraan yang baik. “Kami butuh pengembangan pencerahan maupun media yang menguatkan bahwa kita ada nilai kemajuan di bidang pendidikan,” kata kepala sekolah Ihya Ulumuddin ini.

Dengan adanya pendampingan ini,  sekolah bisa tahu persis tentang aturan main yang harus dikuatkan sesuai dengan juknis dan juklak berkaitan  dengan hal yang bersentuhan dengan hukum. “Kami sangat apresiasi kegiatan ini,” pungkasnya.


End of content

No more pages to load